JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Kisah peningkatan investasi Indonesia dengan kedok koperasi sepertinya belum berakhir. Sekarang, publik sekali lagi diganggu oleh kisah melankolis yang serupa, yang disiarkan oleh Indosurya Cipta Cooperative Savings and Loans (KSP), yang melukai pelanggannya dengan triliunan rupee.

Bahkan dana publik yang tersimpan di Indosurya Cipta KSP tidak akan dipertaruhkan mencapai 10 triliun rupiah. Mereka tertarik oleh umpan bunga tinggi (9-12% per tahun), yang menyelamatkan Indosurya. Suku bunga deposito jauh lebih tinggi dari tingkat yang sama dari 5% hingga 7%. hasil? Sekali lagi, komunitas itu ditipu.

Ketika file dibuka, koperasi dan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah tidak tinggal diam. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Profesor Rully Indrawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memblokir perubahan badan hukum Koperasi Indosurya.

“Kami juga mendukung langkah-langkah yang diambil oleh polisi untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap praktik Koperasi Indosurya dan perusahaannya. Selain itu, kami juga telah merumuskan agenda bersama untuk menghindari praktik orang lain,” Profesor Rully mengatakan kemarin di Jakarta Setelah rapat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kemenkumham.

Menteri koperasi dan staf khusus UKM Santoso menambahkan bahwa asisten pengawas memeriksa Indosurya Cipta KSP dari tanggal 26 hingga 30 November 2018. -Menurut hasil pemeriksaan, ditemukan pelanggaran administrasi, sehingga pada 26 Februari 2019, Indosurya Cipta KSP menerima sanksi administratif berupa peringatan pertama untuk segera mengoreksi temuan tertentu. “Menurut hasil pemantauan penerapan sanksi administratif, sejauh ini, KSP Indosurya Cipta belum menyelesaikan hasil investigasi pelanggaran yang disebutkan dalam laporan hasil pemantauan,” kata Agus. — 19 Februari 2020, Pengawasan Asisten menyatakan bahwa ia telah kembali untuk tindak lanjut dan meminta KSP Indosurya Cipt untuk menyerahkan dokumen kepada para anggota dalam bentuk laporan keuangan per 31 Desember 2019, laporan keuangan hingga saat ini, dan rencana penyelesaian / jadwal pembayaran.

Selain itu, Februari 2020 Pada bulan Desember, anggota kongres yang bertanggung jawab atas pengawasan juga menulis kepada koperasi Indosurya untuk meminta segera implementasi TAR dan melaporkan status TAR saat ini. -Pada bulan Maret 2020 dan April 2020, perwakilan pengawas menerima anggota koperasi yang relevan Indosurya lagi melalui PPID Kementerian Koperasi Surat pengaduan dan UKM agar kementerian dapat menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah dengan segera. Indosurya, “tutup Argus. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *