JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Setidaknya 37.012 desa telah menerima bantuan tunai langsung melalui Dana Desa (BLT DD) atau memasukkan Rekening Keuangan Desa (RKD) pada tahap pertama DD, 65% dari 5.6993 desa. Abdul Halim Iskandar, Menteri Pembangunan Pedesaan dan Imigrasi Daerah Tertinggal, mengatakan kepada wartawan dalam konferensi video pada hari Jumat (22 Mei, 2020). Menurut dia, berdasarkan data yang terekam hingga siang hari pada Jumat (22 Mei 2020), diketahui ada 5.6993 desa. Orang-orang yang telah menyelenggarakan kajian khusus tentang desa (Musdesus) dan membentuk keluarga penerima BLT DD (KPM) telah mendaftarkan sebanyak 56.504 desa.

“Lebih dari 99% desa telah diidentifikasi. Namun, hanya 34% desa yang belum diidentifikasi. Bagikan mereka. Kami akan mendorong desa-desa yang belum menggunakannya untuk segera mengalokasikannya,” kata Abdul Halim Iskandar.

Demikian pula, Abdul Halim (umumnya dikenal sebagai Menteri Gus) menyebutkan bahwa setidaknya 3.802.367 KPM BLT DD memiliki total anggaran Rp2.281 triliun. “Setelah Idul Fitri, saya berharap Mustesus Kami dapat 100% berharap bahwa semua KPM di bulan Mei akan mendapatkan BLT dari tahap pertama DD, “kata mantan juru bicara Parlemen Jawa Timur. Mengenai hambatan yang tidak terisi, Menteri Gus mengatakan bahwa desa-desa yang belum dialokasikan tetapi diidentifikasi sebagai Muzid biasanya terjadi di tingkat kabupaten. Dengan cara ini, di KPM, sinkronisasi data belum selesai.

“Ada juga beberapa orang yang ingin menyelesaikan masalah bantuan sosial seperti uang tunai dan uang tunai terlebih dahulu untuk menangguhkan BLT DD. Oleh karena itu, kami berharap untuk memungkinkan desa-desa yang siap mengungsi untuk dapat” katanya, membagikan DD BLT mereka. “Selanjutnya, Menteri Gus terus mengatakan bahwa dia memblokir pipa karena belum menghentikan pertemuan desa karena kami tidak merasa perlu untuk BLT DD. Misalnya, beberapa dari kami menemukan beberapa perkebunan karet di Sumatera selatan, di mana desa-desa sangat Kemakmuran, tempat-tempat yang tidak terkena dampak 19, orang-orang makmur, dan pendapatan mereka tidak berubah atau menurun. Ini adalah situasi, tentu saja, kami akan menyediakan ruang alih-alih membimbingnya.

Tetapi menteri menambahkan bahwa ia Terus menekankan bahwa apa pun kondisinya, Mudesus tetap harus dialokasikan dan dialokasikan. Anggaran BLT DD dalam APLT.

Tentu, jika anggaran sudah ada di APBD, maka pada akhirnya sudah ada, hanya ketika benar-benar dipengaruhi oleh coex Itu akan mempertahankan saluran hanya ketika warga yang terkena dampak menemukannya. Dia mengatakan: “APBD akan memiliki perubahan baru. “Desa, sehingga desa dapat mempercepat distribusi desa BLT. Jangan malu, tidak ada terlalu banyak aturan. Saya berharap KPM yang menerima BLT dapat menggunakannya sebelum Idul Fitri.

Sekretaris Jenderal PDTT Anwar Sanussi, Staf khusus PDTT Mendes Ahmad Iman Syukri dan direktur PPMD ​​Taufik Madjid juga menghadiri konferensi pers. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *