TRIBUNNEWS.COM-Jakarta II Konstituensi (termasuk di luar negeri), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah untuk tidak melupakan dan terus melindungi warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia dan bagian lain dunia, hari ini tunduk pada kebijakan blokade parsial atau perintah pengendalian gerakan pemerintah. (MCO (Motion Guard)).

Orang ini juga adalah Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat. Parlemen Republik Indonesia (MPR RI) mengajukan permintaan ini dalam surat resmi pada hari Jumat kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L Marsudi dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Malaysia Rusdi Kirana (2020) 27 Maret).

“Banyak warga negara Indonesia terkena dampak kebijakan blokade, dan pemerintah harus memberi mereka perlindungan dan perlindungan khusus,” katanya dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (27/3/2020).

Menurut keinginan warga negara Indonesia Malaysia untuk menyerahkan kepadanya, Hidayat, yang biasa dikenal sebagai “individu bernilai tinggi,” menunjukkan bahwa setidaknya ada lima langkah yang harus segera diimplementasikan oleh pejabat pemerintah Indonesia di Malaysia. Dan lain-lain.

Pertama, pemerintah Indonesia memberikan bantuan kepada warga negara Indonesia, khususnya pekerja migran Indonesia, dalam bentuk kebutuhan dasar melalui Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di seluruh Malaysia, dan menyediakan obat-obatan dan obat-obatan selama periode AGC. / Atau bantuan keuangan.

Kedua, pemerintah Indonesia segera berkomunikasi dengan pemerintah Malaysia, jangan mempersoalkan legalitas pekerja migran Indonesia (selama periode AGC), karena mereka menghadapi masalah yang sangat serius terkait wabah dan kebutuhan dasar mereka.

“Dia mengatakan bahwa sejak wabah virus Covid 19 telah menjadi doa bersama, pemerintah Indonesia juga harus berbicara dengan pemerintah Malaysia dan juga memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan pekerja migran. Katanya.

— Nilai kekayaan tinggi Orang tersebut terus mengatakan bahwa ketiga, pemerintah Indonesia harus segera membentuk gugus tugas Covid 19 untuk berkoordinasi untuk meminimalkan dampak AGC dan pandemi terhadap warga negara Indonesia di Malaysia (terutama pekerja migran Indonesia). Gugus tugas tersebut juga harus memantau. Warga negara Indonesia yang dinyatakan positif Covid 19 di Malaysia. “Ia berkomunikasi dengan pejabat Indonesia mengenai epidemi Covid 19.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *