JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Menteri Desa, Daerah Rentan dan Imigrasi Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar) mengeluarkan Surat Edaran No. 8 tahun 2020 tentang Desa Intervid-19 Intervensi dan desa. Konfirmasi rencana kerja intensif tunai (PKTD). Menurut pemberitahuan itu, peraturan desa yang bertanggung jawab untuk Covid-19 dirumuskan dengan melatih relawan Lawan Covid-19, seorang penduduk desa yang dipimpin langsung oleh kepala desa, dan peralatan lainnya yang dimiliki penduduk desa.

Menteri Desa Abdul (Abdul) mengatakan bahwa tugas sukarelawan pedesaan Lawan Covid-19 adalah mencegahnya melalui pendidikan sosial untuk semua anggota masyarakat. Menteri Gus menjuluki: “Sosialisasi semacam ini penting, jadi ada konsensus di desa tentang Covid-19 dan metode pencegahannya. Hasil infeksi dengan virus corona. Dia menekankan bahwa siapa pun yang meninggal karena Covid-19, dan menurut WHO Standar organisasi: Siapa pun yang menerima perawatan ini di rumah sakit rujukan dapat dimakamkan dengan aman atas namanya. Desa harus dimakamkan di desanya, “desak mantan pembicara Dewan Daerah Jawa Timur .

” Bayangkan , Jika kita menjalani kehidupan seperti ini, itu akan sangat menyedihkan. Oleh karena itu, untuk memahami apakah masyarakat tahu apakah orang yang meninggal karena Covid-19 aman dan tidak menular, Menteri Gus melanjutkan.

Penting untuk mendasarkan Standar WHO menerapkan prosedur kepatuhan. Seorang pria yang lahir di Jombang mengatakan: “Cara mereka dikelompokkan tidak boleh terlalu sosial,”

Dari Lawan Covid-19 Pelatihan sukarelawan desa telah dilaporkan ke Kementerian Desa, dan daerah miskin dan imigran telah dikirim melalui email gugustugaskdlc19@kemendesa.go.id ke Kelompok Kerja Penjaga Desa Lawan Desa 19 (Sekretaris Jenderal) Menteri Dalam Negeri tentang Ketentuan Pengelolaan Keuangan Pedesaan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018) mengatur tentang manajemen bencana, pembangunan desa darurat dan darurat, dan pembangunan pedesaan untuk kegiatan intensif tunai pedesaan (PKTD). Termasuk dalam Situasi Luar Biasa Covid-19 (KLB) Di sebuah desa, APBD dapat secara langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan respons COVID-19 di desa tersebut. Standar KLB dikelola oleh bupati atau manajemen keuangan walikota desa. Lawan Covid-19 bisnis sukarelawan desa dapat berasal dari dana desa, APBD Dan sumbangan pihak ketiga lainnya, dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, yaitu transparan dan bertanggung jawab.-PDTT menyediakan layanan call center 1500040 dan layanan SMS center 087788990040 atau 081288990040 terkait dengan penerapan SWD. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *