Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Keimigrasian (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar) menekankan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Alokasi transparan dan tunduk pada pengawasan oleh warga. – “Seluruh proses Dana Desa BLT didasarkan pada prinsip desa, yang dilakukan oleh desa, sehingga desa dapat menjadi warga desa,” kata Menteri Halim, Rabu (6 Juni 2020). — Menteri Halim mengatakan bahwa proses penentuan manfaat Dana Desa BLT bagi keluarga penerima bantuan adalah rumit dan melibatkan banyak orang.

Pekerjaan pengumpulan data dilakukan oleh Lawan Covid-19 relawan pedesaan di tingkat lima pilar (RT) dan mulai dua pertiga.

Ini dilakukan untuk mencapai konsensus dan mendiskusikan penerapan KPM.

Setelah itu, daftar dibawa ke tingkat desa peninjauan khusus (Musdesus) untuk menentukan KPM. Jika desa tumpang tindih dengan jaring pengaman sosial lain (JPS), hasil Mustesus ini akan dikurangi ke tingkat kabupaten / kota untuk melanjutkan Memesan sinkronisasi data. Menteri mengatakan: “Namun, karena keberadaan PMK 50, untuk mempercepat distribusi BLT, Perbup tidak perlu mentransfer dana dari KPPN ke Rekening Keuangan Pedesaan (RKDes),” kata menteri. Gus, sapaan akrabnya.

Dana Desa BLT adalah bagian penting dari pekerjaan kemanusiaan terkait dengan dampak ekonomi dari epidemi covid-19.

Dana Desa BLT, masing-masing KPM (keluarga penerima) akan menerima Rp 600.000 per bulan dalam tiga bulan (yaitu April, Mei dan Juni).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *