TRIBUNNEWS.COM – Distribusi bantuan sosial tunai (BST) telah membawa secercah harapan bagi Suku Anak Dalam (SAD), warga KAT Jambi. Di bawah normal baru, Kementerian Sosial terus ada untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Suku Suku Anak Dalam terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang tinggal di dalam hutan, dan mereka hidup sesuai dengan sumber daya hutan. Setiap kelompok dipimpin oleh Tumenggung.

Mereka sementara tinggal di rumah sederhana bernama sudung. Jika mereka hidup dalam kondisi yang keras seperti kematian atau kesedihan lainnya, atau tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan mereka, mereka akan dimukimkan secara permanen.

Menurut instruksi Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, untuk mendistribusikan bantuan sosial tunai (BST) kepada masyarakat di daerah 3T (yaitu daerah terpencil, terluar dan daerah paling terpencil). 3 langkah. Selain itu, mereka juga membuat operasi lebih mudah. Ari, Menteri Urusan Sosial, mengatakan: “Saudara-saudari kita yang sering dilupakan, sehingga kita dapat mencapai terobosan dan inovasi dengan cara yang terukur dan bertanggung jawab. Jangan biarkan mereka tidak dapat membantu Anda karena masalah administrasi.” – Menteri Sosial Juliari meninjau keberadaan Suku Anak Dalam, yang sulit diakses dan layanan sosial dasar, untuk mentransfer RUU Jaminan Sosial kepada mereka. 3 tahap sekaligus, 1,8 juta lembar / KPM. Jumlah ini setara dengan akumulasi bantuan dalam tiga bulan yang dialokasikan (yaitu, April, Mei dan Juni), yaitu 600.000 per bulan. Atas saran KKI Jambi – Warsi, ia menerima saran dari Kantor Sosial Politik Provinsi Jambi.

“Data yang disampaikan oleh KKI-Warsi sangat komprehensif. Menurut nama alamat (BNBA), tidak kurang dari 1.373 keluarga yang tersebar di 6 wilayah provinsi Jambi. Hanya perlu merekomendasikan Pusdatin dan Administrasi Umum GFP untuk mendapatkan BST. Saya melihat bahwa peluang politik untuk Menteri Sosial sangat baik dan layak, jika SAD mendapatkannya, “kata Edi Suharto.

Bantu KAT mendapatkan hak kewarganegaraan sehingga bantuan berikutnya dapat memenuhi persyaratan administrasi.

General Manager PFM Asep Sasa Purnama juga menyatakan bahwa mendapatkan bantuan uang awalnya terbatas karena warga SAD tidak memiliki NIK dan / Atau tidak dicatat dalam Data Perlindungan Sosial Komprehensif (DTKS)). Namun, menurut kebijakan Menteri Sosial, orang yang menerima bantuan sosial tidak rumit, manajer umum GFP dan Pusdatin menggunakan kartu identitas sementara, sementara NIK / KTP menerbitkan kepada otoritas yang berwenang.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *