Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pertanian (Kementan) mewaspadai pandemi Covid-19, yang memengaruhi pasokan makanan. Alasannya adalah bahwa Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) baru-baru ini mengumumkan bahwa pandemi korona mungkin berdampak pada kekurangan pangan.

Masalahnya adalah bahwa selain pandemi, ada juga ancaman krisis pangan karena konversi lahan yang sedang berlangsung. Data dari Kementerian Urusan Pertanian dan Perencanaan Antariksa / Administrasi Pertanahan Nasional (ATR / BPN) menunjukkan bahwa selama 2013-2019, lahan pertanian berkurang 287.000 hektar.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) sendiri sering mengingatkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten sangat peduli dengan keberlanjutan lahan pertanian, sehingga tidak akan mengubah fungsinya. Konversi lahan di beberapa daerah menyebabkan kerugian produksi yang sangat besar, dan sekitar 10.000 hektar sawah tergenang air. Menteri Pertanian mengatakan: “Saya katakan tanah adalah faktor utama bagi produksi pertanian untuk memastikan ketahanan pangan nasional.” — Secara hukum, sirkulasi tanah pertanian dilindungi oleh UU No. 41 tahun 2009. Tanah pertanian berkelanjutan. Tidak bercanda, aturan ini mengancam siapa pun yang melakukan konversi lahan secara tidak langsung.

“Itu saja, hukum ini telah memasuki bidang kejahatan, mengancam akan dipenjara selama lima tahun dan didenda 5 miliar rupee.” -Direktur Jenderal Infrastruktur Pertanian (PSP) Salvo Ed menjelaskan bahwa untuk mencegah pengalihan tanah, setiap orang harus menunjukkan sikap serius ketika menerapkan peraturan. Savo Eder mengatakan: “Khususnya undang-undang untuk menegakkan kepentingan peraturan secara hukum, … ia mengatakan bahwa sejauh ini, telah ada UU No. 41/2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan peraturan pemerintah (PP). ) No. 1 tahun 2011 tentang pembentukan dan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan-Selain itu, ada PP No. 12/2012 tentang insentif dan PP No. 21 tentang sistem informasi pertanian berkelanjutan dan undang-undang / 2012 No. 26/2007 tentang penataan ruang PP-nya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *