TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Tenaga Kerja telah menandatangani nota kesepahaman (LSU) tentang sistem sertifikasi jenis LSP tentang jenis lembaga sertifikasi profesional (LSP) melalui Administrasi Umum Binalattas Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan Badan Sertifikasi Kejuruan Nasional (BNSP). -Kesepakatan menunjukkan bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan BNSP memiliki komitmen terkait dengan program standar BLK untuk pelatihan dan sertifikasi. Hal ini dilakukan untuk menyamakan standar untuk menerapkan program pelatihan kejuruan di seluruh Indonesia. Bambang Satrio Lelono, Direktur Jenderal Binalatas, Kementerian Tenaga Kerja, mengatakan kepada kantor BNSP di Jakarta, Kamis (25/6): “Ini adalah standar yang dibutuhkan dunia kerja.” Program pelatihan offline , Ini juga bisa menjadi program pelatihan online.

“Saya harap LSP juga akan mengikuti program pelatihan online ini. Oleh karena itu, jika pelatihan BLK akan dilakukan secara online, sertifikasi juga akan dilakukan secara online. Ini akan memudahkan kita. Dia berkata:” Kami akan melakukan pelatihan skala besar Dan sertifikasi. “

Kunjungan Kunjungan, kepala BNSP, mengatakan bahwa sesuai dengan perjanjian ini, diharapkan bahwa pelaksanaan pelatihan di semua wilayah akan sama. Misalnya, pelatihan sepeda di Papua dan Aceh akan dilakukan dengan menggunakan jadwal pelaksanaan pelatihan yang sama.” Setelah perjanjian, program pelatihan di semua daerah akan sama dan menggunakan tiga metode, ini bisa dilakukan oleh para profesional KKNI, atau dalam kelompok, jika ada standar sejauh ini, metode pelaksanaannya berbeda, saya harap Tidak akan ada rencana pelatihan yang berbeda setelah itu. Ini adalah proses identifikasi akhir. Oleh karena itu, B memastikan kualitas pelaksanaan pelatihan yang diselesaikan melalui NSP dari LSP, terutama dalam proses perencanaan dan sertifikasi.

Penandatanganan nota kesepahaman sebenarnya telah diperoleh Bantuan 30 ketua BLK dan presiden LSP P2 BLK.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *