TRIBUNNEWS.COM – Undang-undang yang komprehensif diprakarsai oleh pemerintah untuk menyederhanakan peraturan yang dapat menghambat pekerjaan dan investasi. Oleh karena itu, RUU yang komprehensif harus diperkenalkan kepada semua kelompok, terutama milenium yang akan bergabung dengan angkatan kerja.

Untuk ini, Senin (3/9/2020), Surya Tjandra, Wakil Menteri Urusan Pertanian dan Perencanaan Wilayah / Wakil Direktur Administrasi Pertanahan Nasional memperkenalkan hukum komprehensif kepada para siswa. Universitas Katolik Atmajaya di Jakarta.

Dalam diskusi dengan topik “Penelitian Hukum Komprehensif: Akankah Tanah dan Tanah Indonesia Menjadi Sehat Atas Nama Investasi?” Surya Tjandra menjelaskan secara terperinci bagaimana hukum yang komprehensif sehingga mereka dapat menjadi baik Pahami itu.

Surya Tjandra (Surya Tjandra) mengatakan bahwa kaum muda perlu memahami hukum yang komprehensif ini, dan pemerintah sedang bekerja keras untuk menerapkan hukum ini untuk memfasilitasi masyarakat. Surya Tjandra mengatakan: “Kita perlu dialog semacam ini. Kita perlu tahu bahwa hukum komprehensif pada dasarnya memaksa pemerintah dan masyarakat untuk meninggalkan bisnis seperti biasa. Situasi saat ini bergerak ke arah ini.”

Selain itu, Surya Jadra (Surya Tjandra) mengatakan bahwa mempertimbangkan tiga poin utama, perencanaan tata ruang adalah salah satu bidang yang disinkronkan dengan penciptaan karya. Surya Tjandra menyimpulkan: “Lindungi lingkungan, lindungi pertanian dan pembangunan itu sendiri”.

Kali ini, Djamester Simarmata, seorang pakar ekonomi dan dosen di Universitas Indonesia, mengungkapkan. Djamester Simarmata mengungkapkan bahwa penting bahwa ekonomi tidak dapat dikembangkan tanpa investasi. Undang-undang yang komprehensif akan menyederhanakan masalah yang dilarang seperti pembebasan lahan.

Undang-undang hak cipta tenaga kerja juga memberikan aspek-aspek positif bagi para peserta bisnis, misalnya, Ivor Pasaribu dari Leks & CO Lawyers menyambut baik undang-undang hak cipta. Ivor Pasaribu mengatakan: “Dengan UU Hak Cipta, akan ada arahan standar untuk merumuskan proyek pembangunan, karena tidak ada hal seperti itu sekarang, dan kemudian dalam undang-undang, izin konstruksi bangunan (IMB) digantikan oleh perjanjian pembangunan.” Memberi kaum muda pengetahuan yang lebih luas dan lebih lengkap tentang hukum Cipta Karya yang komprehensif dan pentingnya mengetahui hukum dalam penciptaan karya. Demi kesejahteraan rakyat Indonesia di masa depan. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *