Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Desa, Daerah Tertinggal dan Menteri Imigrasi Abdul Halim Iskandar mengeluarkan Surat Edaran No. 8 tahun 2020 tentang intervensi dan konfirmasi desa 19 di Kovidi Rencana Kerja Intensif Benih Desa (PKTD). — Dari pengumuman tersebut, dan kemudian melalui pelatihan, sukarelawan desa Lawan Covid-19 langsung dipimpin oleh kepala desa dan peralatan lainnya di desa untuk membentuk perjanjian intervensi desa Covid-19.

Menteri Desa Abdul mengumumkan bahwa relawan di desa Lawan Covid-19 bertanggung jawab untuk mencegah penyakit melalui pendidikan. Menteri Gus menjulukinya: “Melalui kegiatan sosialisasi semacam ini, semua anggota masyarakat dapat disosialisasikan. Adalah penting bahwa desa memiliki pemahaman yang sama tentang masalah Covid-19 dan metode pencegahannya.” — Menteri Gus juga menekankan sosialisasi masalah pasien yang meninggal setelah terinfeksi virus korona. Dia menekankan bahwa siapa pun yang meninggal di Covid-19 dan yang telah menerima perawatan seperti itu di rumah sakit rujukan menurut standar WHO dapat dengan aman dimakamkan atas nama mereka.

“Warga desa harus mengerti. Jangan biarkan penduduk yang bermasalah menjadi rumit dengan dimakamkan di desanya karena mereka ditolak oleh penduduk desa”, menurut mantan ketua Dewan Daerah Jawa .

Menteri Gus melanjutkan: “Bayangkan betapa menyedihkannya jika kita menjalani kehidupan seperti ini. Jadi, pahami komunitasnya dan pahami apakah orang yang meninggal karena Covid-19 aman dan tidak menular.” Yang penting adalah proses mematuhi standar WHO. Salah satunya tidak boleh dikategorikan sebagai proses sosialisasi yang penting, “kata pria kelahiran Jombang ini.” – Kementerian Urusan Pedesaan telah mengembangkan daerah miskin dan Transmigrasi v. Departemen Tugas melaporkan pembentukan sukarelawan desa Lawan Covid-19. Melalui e-mail gugustugaskdlc19@kemendesa.go.id, Penjaga Angkatan Darat Desa Lawan Covid-19 (Sekretaris Jenderal).

SE menjadi dasar perubahan APBD untuk mentransfer pengeluaran di bidang dan sub-sektor lain ke manajemen bencana, wilayah darurat dan darurat desa serta area yang digunakan untuk manajemen bencana sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa Wilayah pengembangan desa dari kegiatan padat desa (PKTD). –Dalam desa-desa yang dicakup oleh Covid-19 (KLB) dalam keadaan khusus, APBD dapat diubah secara langsung untuk memenuhi kebutuhan respons COVID-19. Di desa-desa, standar KLB didefinisikan di bawah kepemimpinan bupati atau walikota. Manajemen keuangan desa.

Menteri Gus mengumumkan perlunya bisnis sukarelawan pedesaan Lawan Covid-19 dapat berasal dari dana desa, anggaran daerah, dan sumbangan lain dari pihak ketiga, dan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang masuk akal Kelola manajemen keuangan, yang transparan dan bertanggung jawab.

Terkait dengan implementasi SE, departemen PDTT menyediakan pusat panggilan 1500040 dan layanan pusat SMS 087788990040 atau 081288990040. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *