Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Desa, Wilayah Rentan dan Departemen Imigrasi (Departemen PDTT) menyelenggarakan distribusi inspeksi mendadak (Sidak) bantuan tunai langsung (BLT) dari desa (DD) di empat kabupaten di Provinsi Banten. — Salah satu alasan untuk inspeksi mendadak ini adalah bahwa Banten adalah salah satu daerah di mana distribusi BLT tetap pada 20%. Kecuali Kota Banten, lima wilayah distribusi masih kurang dari 50%, yaitu 44% di Nusa Tenggara Timur (NTT), 44% di Maluku, 42% di Maluku Utara, 20% di Papua dan 44 di Papua Barat %.

Menteri Harim mengumumkan hasil inspeksi. Banyak fakta ditemukan, dan hasil sinkronisasi data tidak segera datang dari pemerintah kabupaten (Pemkab) atau Camat. Karena rilis terbaru dari peraturan gubernur tentang distribusi dana pedesaan, dana pedesaan baru telah memasuki Rekening Dana Pedesaan (RKDees).

“Tidak ada otorisasi dari Bupati untuk mentransfer dana dari KPPN ke RKDes.” Cukup laporkan persiapannya dan kemudian tarik dia dari KPPN, “kata Menteri Gus. Dia biasanya mengirimkan penghormatan, Selasa (6 Juni 2020). Ibukota desa BLT telah berkurang hingga 600.000 rupee, sementara BLT memerlukan distribusi setelah distribusi bantuan sosial – Menteri Gus mengatakan bahwa kami mengusulkan solusi dan kami meminta desa Langkah selanjutnya dalam mendistribusikan BLT berdasarkan data adalah untuk menginformasikan kepada pemerintah desa (Musdesus) .Langkah berikutnya adalah menginformasikan kepada pemerintah daerah apakah BLT telah didistribusikan kepada orang-orang yang perlu menyesuaikan waktu dan tidak tumpang tindih.

— Menteri Gus juga menjelaskan bahwa pada Juni 2020 Pada tanggal 1, pengembangan distribusi dana pedesaan telah memasuki R KDes. Dana desa telah mencapai Rp23 triliun, dan dana yang digunakan untuk Rencana Kerja Tunai Desa (PKTD) adalah Rp1,4 triliun .- “Distribusi PKTD menunjukkan apakah Jawa Timur Mantan presiden DPRD mengatakan: “Desa-desa ini telah mulai berkembang ke normal baru seperti yang direkomendasikan oleh pemerintah.”

Selain itu, dana desa yang digunakan untuk rencana respons desa Covid-19 mencapai Rs 2.654 triliun. Apropriasi ini untuk pencegahan dan pengelolaan Covid-19 di tingkat pengawasan internal (OPD), karena ruang terisolasi di desa hanya digunakan untuk tujuan ini.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *