TRIBUNNEWS.COM-Pada rapat Komite Bersama DPR ke-8, lima departemen sepakat untuk memperkuat data kesejahteraan sosial komprehensif (DTKS). Data yang dapat diandalkan tentang kemiskinan adalah kunci keberhasilan implementasi program perlindungan sosial.

Kali ini, Menteri Sosial Julari P. Batubara menjelaskan cara memperbarui data secara bertahap untuk mendukung berbagai program Kementerian Sosial, termasuk program perlindungan sosial. Proses langkah demi langkah ini dimulai dengan area. UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan UU No. 13 tahun 2011 tentang perlakuan terhadap orang miskin menetapkan peran pemerintah daerah dalam memperbarui data kemiskinan.-Menteri Sosial menunjukkan bahwa kedua peraturan tersebut Verifikasi dan validasi data (verivali) memainkan peran penting, dan data ini kemudian akan dimasukkan dalam DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Baca: Bekerja sama dengan IMI, Kementerian Sosial mendistribusikan bansos kepada pekerja di industri otomotif yang terkena dampak pandemi.

“Proses verifikasi dan validasi data dilakukan di wilayah ini. Secara bertahap melewati keputusan desa / pejabat Kloorhan, kemudian memutuskan untuk Musk / Musd, kemudian melaporkan ke wilayah / kota, kemudian oleh Departemen Sosial Ok. Menurut data yang kami peroleh, masih ada 92 daerah / kota yang belum diperbarui. Menteri Sosial Jakarta mengatakan, Rabu (1 Juli 2020) bahwa “data sejak 2015”. “Itu adalah Menteri PPN, Rencana Pembangunan Nasional Biro Suharso Monoarfa, Menteri Kependudukan dan Kewarganegaraan (Dukcapil), Pedesaan, Daerah Tertinggal dan Menteri Imigrasi (PDDT Mendes) Abdul Halim Iskandar Insider Zudan Fakrulloh dan pakar Dewan Negara tentang pengeluaran Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Kedelapan Yandri Susanto, didampingi oleh Wakil Ketua dan beberapa anggota yang dihubungi online. Menteri Jejaring Sosial mengumumkan bahwa menurut NIK, data DTKS terhubung dengan Kementerian Dalam Negeri Duke Kapil sebanyak 81%. Dia berkata: “Kami terus menyesuaikan diri sehingga tujuan tahun ini adalah 100%.” ​​

Untuk memperbarui data, sebanyak 103 kabupaten / kota telah secara aktif memperbarui data keluarga miskin di daerah masing-masing- – “Sebanyak 103 kabupaten / kota meningkatkan lebih dari 50% data rumah tangga di wilayah mereka. Kemudian, sebanyak 504 kabupaten / kota terdaftar sebagai data bantuan sosial yang aktif / ditingkatkan (BST).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *