TRIBUNNEWS.COM-Panitia Kesepuluh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas berbagai program pembelajaran selama pandemi Covid-19 dan hasil opini lembaga serta hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Laporan Keuangan Tidak Sesuai (WTP) 2019.

Terkait opini WTP atas laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, Pendidikan dan Kebudayaan telah memperoleh opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut (2013-2019).

“Sesuai dokumen LKPP 2019, panitia X DPR RI mengapresiasi APBN 2019 lebih tinggi dari APBN Kementerian Pendidikan. Syaiful Huda, ketua panitia X DPR RI mengumumkan 101,39% Kementerian Kebudayaan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Maju Ketua Kemendikbud 110,6% itu juga menyampaikan laporan singkat Musyawarah Kerja Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di ruang rapat Rapat Panitia Dies Natalis ke-10 DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Pada kesempatan ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengumumkan laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 yang diterima oleh Saan (LHP) BPK RI pada 21 Juli 2020.

Selama dan setelah peninjauan Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah 1) Menyusun tindak lanjut rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan kesimpulan pemeriksaan yang disebutkan dan disampaikan kepada BPK RI; 2) Terkait kepatuhan, khususnya pengembalian dana ke Kementerian Keuangan, sebagian besar simpanan sudah disetorkan ke Kementerian Keuangan, dan sisanya 3) Memantau perkembangan tindak lanjut di unit kerja terkait. -19

Sejak Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah pendidikan serta solusi pendidikan selama pandemi COVID-19 Penyesuaian. Salah satunya adalah pelonggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), di mana satuan pendidikan berhak mengalokasikan dana BOS untuk menyediakan pulsa kuota internet bagi guru dan siswa. No. 19 tahun 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Peraturan tersebut mengubah juklak Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, dan dirilis pada 9 April 2020.

Melanjutkan kebijakan tersebut, kali ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berhasil memperoleh dana lanjutan untuk Mempermudah persyaratan kuota siswa, guru, siswa, dan guru, hal ini untuk menjawab keprihatinan masyarakat tentang kesulitan ekonomi akibat pandemi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *