TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) menandatangani nota kesepahaman melalui Dirjen Otonomi Daerah, dan kerja sama Syarif ditujukan untuk Reformasi pemerintahan. Acara penandatanganan nota kesepahaman Jl. Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2020). Sebelum mencapai nota kesepahaman, Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ) Dalam sambutannya beliau menguraikan bagaimana mencapai kerjasama dengan melibatkan badan hukum independen dalam proses pelaksanaan evaluasi pemerintah daerah.

Pertama, sebagai tolok ukur efektivitas eksternal, dan sebagai dasar untuk memperkuat hasil evaluasi kinerja pemerintahan daerah di tingkat nasional; -Kedua, sebagai umpan balik dan dasar untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, pemerintahan dan pelayanan publik, serta meningkatkan efisiensi, Mengelola anggaran yang bermanfaat berdasarkan sumber daya, menciptakan suasana pembangunan dan berinvestasi di tingkat provinsi / regional dan kota;

Ketiga, kami berharap masyarakat sipil dapat menerima umpan balik atas kinerjanya dan memperoleh informasi terkait kinerja benchmark pemerintah , Sebagai patokan dan dasar untuk meningkatkan dampak positif masyarakat sipil dan proses reformasi. Sektor swasta juga akan lebih memahami dan menerima umpan balik tentang bagaimana kinerja dan tata kelola mempengaruhi lingkungan investasi di kawasan; keempat, mencapai pembangunan berkelanjutan sebelum memperbarui peraturan. Selain itu, Akmal juga sangat berharap melalui kerja sama ini, lembaga independen terkait dapat mengambil langkah-langkah tata kelola yang komprehensif untuk mendukung realisasi rencana prioritas nasional yang diterjemahkan ke dalam kohesi wilayah yang lebih besar dan percepatan investasi yang diramalkan oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan: “Koordinasi di tingkat provinsi / regional dan kota lebih mudah.” Keikutsertaan badan hukum independen juga sejalan dengan amanat dan peraturan Peru, antara lain: Undang-Undang Nomor 20 14 tentang Pemerintah Daerah 23; Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Peraturan Nomor, Tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ns dan Pasal 27 ayat 3, Peraturan Nomor 18 tahun 2002 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah, dan Nomor 18 Tahun 2019 tentang ketentuan tentang pelaksanaan pelaporan dan evaluasi oleh pemerintah daerah. Dinyatakan bahwa tim nasional yang menilai kinerja penyelenggara dapat melalui badan hukum independen. Karena itu, jika tindakan kita saat ini memenuhi persyaratan hukum di bidang hukum. Dijelaskannya, Kementerian Pendidikan telah mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah yang telah berjalan lebih dari 10 tahun sejak 2009. Dalam evaluasi ini, kami bermaksud menggunakan indikator yang kami sebut sebagai key performance indicator. — Selanjutnya, dua aspek kunci kinerja adalah aspek pembuatan kebijakan direktur daerah dan DPRD dan aspek manajemen strategis dari organisasi instansi daerah. Berdasarkan kewenangan Kementerian Dalam Negeri, hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah tersebut juga akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk memahami tingkatan aparatur administrasi di pemerintah provinsi / daerah dan kota. Evaluasi perangkat pimpinan daerah, DPRD dan perangkat daerah. Namun, mereka tidak dapat mengambil tindakan di ranah masyarakat dan pembuat kebijakan lainnya.

Tak kalah pentingnya, kemitraan telah membentuk Tata Kelola Indonesia (IGI) yang merupakan rangkaian indikator yang digunakan untuk mengukur tata kelola yang diprakarsai oleh Governance Reform Partnership sejak 2007, dan kemitraan juga telah diselesaikan. Berbagai masalah pembangunan pemerintahan di Tanah Air.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (Muhammad Tito Karnavian) juga memberikan arahan atas hasil evaluasi kinerja Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (LPPD) yang melibatkan masyarakat sipil agar evaluasi tersebut lebih obyektif. Ia menjelaskan: “Berapa banyak parpol yang masih melobi untuk mencapai hasil yang baik. Ini yang menurutnya pentingnya lembaga independen untuk memperkuat integritas agar hasil kita lebih akuntabel.” (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *