Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Dalam beberapa tahun terakhir, akibat protes dan penolakan orang tua siswa, kontroversi soal masuknya siswa baru ke DKI di Jakarta menjadi berita utama. Pembatasan usia dalam Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Baru (PPDB) 2020 yang ditetapkan ke DKI Jakarta, membuat banyak calon mahasiswa tidak berhasil.

Protes ini berujung pada aksi protes di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin (29/6/2020).

Presiden Komite Anak Nasional yang turut serta dalam aksi tersebut, Arist Medika Sirait (Arist Merdeka Sirait) menyatakan penolakannya terhadap penerapan sistem seleksi mahasiswa baru berbasis usia di semua jalur seleksi, terutama dalam rencana zonasi, sebagaimana tertuang dalam keputusan Ketua. Biro Pendidikan DKI Jakarta No. 501/2021. Orang tua menilai SK Kadisdik Nomor 501/2020 tentang PPDB tahun pelajaran 2020/2021 tidak tepat karena memilih siswa berdasarkan usia.

Selain itu, kuota jalur zonasi hanya 40%. SMA dalam PPDB juga dinilai bertentangan dengan Pasal 11 ayat 2 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang mewajibkan jalur zonasi menempati minimal 50% dari kapasitas sekolah.

Tafsir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Permendikbud No. 44 tahun 2019

Sutanto menjelaskan dalam perbincangan dengan orang tua bahwa Permendikbud 44 tahun 2019 membutuhkan setidaknya 50% pemekaran. Calon siswa yang dekat dengan sekolah memenuhi syarat untuk kuota ini.

“Konsep sekolah negeri menunjukkan bahwa pemerintah ada untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Sekarang, sekolah negeri diprioritaskan untuk melayani masyarakat. Sutanto mengatakan di utara ya, siswa dari utara Jakarta akan diprioritaskan ke depannya. Negara lain hanya lebih jauh. Konfirmasikan bahwa kuota (rumah tangga miskin) adalah 15%, dan jalur transfer 5%. Kemudian yang tersisa hanyalah menerapkan rute dan menyesuaikan kuota untuk rute lain. Sutanto mengatakan Permendikbud adalah pemerintah daerah Memberikan keleluasaan untuk melakukan pengawasan secara detail untuk masing-masing daerah melalui juknis PPDB. Pemerintah daerah dapat menambah jumlah tiga jalur utama dalam PPDB asalkan tidak di bawah batas minimum. Permendikbud. Dia mencontohkan, syarat utamanya adalah Empat rute ini.

“Ini adalah patokan pertama yang digunakan, dan usia adalah persyaratan selanjutnya. Oleh karena itu, syarat utamanya adalah empat hal tersebut. Sutanto mengatakan – Solusi tiang PPDB untuk jalur wilayah DKI Jakarta – Menurut Sutanto, pihaknya memberikan penyelesaian sengketa PPDB kepada Pimpinan DKI Jakarta Disdik Nahdiana di Jakarta, Jumat (6/6/2020). Solusi pertama adalah memperbanyak jumlah siswa dalam satu kelas, misalnya kelas SMA, idealnya 36 siswa menjadi 40 orang.

Kedua, tambahkan jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas yang ideal sehingga Siswa otomatis masuk ke kelas.

Ketiga, dengan bantuan kartu pintar Jakarta, siswa yang tidak ditampung di PPDB DKI Jakarta akan dipindahkan ke sekolah swasta. Sutanto mengatakan ini jelas solusi sementara dan hanya butuh waktu. Hitung-hitung, “

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi jembatan untuk memenuhi keinginan orang tua siswa. — Kata orang tua, Pemprov DKI Jakarta langsung menetapkan persyaratan PPDB berdasarkan usia. Mereka meminta PPDB dibatalkan karena bertentangan dengan Permendikbud tahun 2019.

“Memang benar usia ini memang usia terakhir di Permendikbud, tapi yang dilakukan DKI Jakarta secara langsung adalah batasan usia, jadi PPDB harus dihapuskan karena“ ini bertentangan dengan Permendikbud. “Kata orang tua.

Terkait hal ini, Sutanto memastikan Kemendikbud sesuai dengan keinginan orang tua,” kata Sutanto.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terus proaktif memenuhi harapan para orang tua agar dapat mencari cara untuk menyelesaikan sengketa PPDB.

Penulis: Firda Fitri Yanda / Penyunting: Dana Delani

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *