TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Desa, sebagai salah satu langkah strategis untuk merespon penyediaan pangan bagi masyarakat pedesaan, terutama dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 serta pembangunan dan migrasi daerah tertinggal (Kemendes) PDTT) sepakat untuk memperkuat desa penyimpanan pangan masyarakat (LPMDes).

Hal ini dicapai melalui kesepakatan untuk memperkuat kerja kesepakatan LPMDes yang ditandatangani Kepala Ketahanan Pangan Agung Hendriadi, Kementerian Pertanian (BKP) dan Direktur Daerah Miskin PDTT Kementerian Kesehatan Samsul Widodo, Jakarta, Rabu (19/8/2020).

Syahrul Yasin, Menteri Pertanian, membantu langsung penandatanganan Limpo dan Momon Rusmono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, dalam rangkaian sinopsis “Deklarasi Gerakan Keragaman”

Ditemui seusai penandatanganan, Agung Hendry Agung Hendriadi mengatakan, LPMD bertujuan untuk memperkuat cadangan pangan masyarakat pedesaan untuk mendukung ketahanan pangan nasional guna mengantisipasi krisis / rawan pangan, gangguan produksi, bencana alam, terutama dalam situasi darurat yaitu pandemi Covid-19. Dampak. Pangan terutama di perdesaan, ”ujarnya. Oleh karena itu, penguatan fungsi lumbung tidak hanya berbasis kelompok tetapi juga berbasis desa.

“ LPMDes tidak hanya akan dikelola oleh Gabotan, tetapi juga dapat menjadi BUMDes. Salah satu departemen bisnis Kementerian Kesehatan, jelas Argonne Dalam hal ini Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan PDTT untuk mengkoordinasikan peran BUMDes / BUMDesma di LPMDes (PPMD), Direktorat Jenderal Daerah Kemiskinan (PDT) dan Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Pembangunan Wilayah (PKP) – Prioritas diberikan untuk penguatan LPMDes di 38.700 desa di 240 wilayah di luar sentra produksi (wilayah yang permintaan konsumsi beras melebihi potensi produksi lokal).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *