JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat pembatasan sosial skala besar (PSBB) mungkin berdampak luas. Termasuk meningkatkan kemungkinan kelompok masyarakat terdampak untuk membutuhkan bantuan sosial (bansos). -Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, masyarakat terdampak perlu dilakukan dalam bentuk bantuan sosial yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Jika keputusan menambah bansos sesuai dengan kebijakan penghematan PSBB, maka ini bukan keputusan yang mudah. “Diperlukan penelitian mendalam dan koordinasi yang tinggi,” kata Mensos di Jakarta (13/9/2020).

Menurutnya, terkait tambahan bansos, ada dua hal penting yang perlu diperhitungkan, yakni penetapan target bantuan dan penyusunan anggaran.

Kedua aspek ini perlu dipelajari dan dikoordinasikan dengan cermat. Kementerian Sosial masih menunggu instruksi dari Presiden Yoko Widodo. Jika kami memilih menambah bansos, kami siap. Ia mengatakan, pada prinsipnya Kementerian Sosial bersedia mengemban kepemimpinan presiden. Menteri Sosial Juliari membenarkan, jika Presiden efektif memerintahkan penguatan program Jaring Pengaman Sosial (JPS), langkah terkoordinasi akan dilakukan dengan pemerintah provinsi Republik Demokratik Denmark. Ia mengatakan: “Jika diputuskan ada kebijakan baru, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.” -Sampai saat ini, Kementerian Sosial belum mengambil kebijakan khusus sesuai dengan penguatan PSBB Pemprov DKI Jakarta. “Kami masih fokus pada bantuan sosial (bansos) yang sedang berlangsung, termasuk bantuan sosial untuk kebutuhan dasar DKI Jakarta dan Botabek.” PSBB menyatakan. Status PSBB Jakarta memang belum dicabut.

“Kementerian Kesehatan akan menetapkan status PSBB. Oleh karena itu, Kementerian Sosial tetap akan fokus pada bantuan sosial (bansos) yang sudah dimulai. Ia mengatakan:“ Termasuk kebutuhan dasar Jakarta dan Botabek DKI. Bansos, bansos ini akan berlanjut hingga Desember 2020.

Guna menanggulangi dampak pandemi, Kemensos telah mencanangkan program bantuan sosial, yaitu Program Bantuan Sosial Presiden Jakarta dan Paket Bodetabek DKI atau Bantuan Sosial Dasar (BSS), dan spesies di luar Jabodetabek. Bantuan Sosial (BST) .- Bantuan Presiden untuk bantuan sembako mencapai 1,9 juta rumah tangga. Penghasilan DKI Jakarta mencapai 1,3 juta kroner Denmark, dan Bodetabek (daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta) mencapai 600.000 KK.

Pengaturan alokasi BSS Untuk Rp 600.000 / KPM / bulan, dana tersebut akan dialokasikan mulai 20 April hingga Juni 2020. Namun karena status PSBB DKI Jakarta terlama, Kementerian Sosial segera mengalokasikan tenaganya ke DKI Jakarta. – –Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan manfaat BSS dan BST. Artinya, periode penyaluran akan diperpanjang dari Juli 2020 hingga Desember 2020. Berlangsung selama 6 bulan, dan nilai BSS adalah Rp 300.000 / KPM / bulan. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *