TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah kebijakan yang cepat untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan. -Kebijakan tersebut bertujuan untuk membangun kembali kondisi positif dan memperhatikan pasar tenaga kerja dan lembaga pasar tenaga kerja.

Ida Fauziyah, Menteri Sumber Daya Manusia, mengatakan pada Konferensi Asia Pasifik Organisasi Buruh Internasional (ILO) bahwa ia sebenarnya adalah anggota panel di Kantor Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (2 Juli 2020). — Sebagai langkah awal, alokasi dana US $ 46,6 miliar untuk pengelolaan Covid-19, termasuk stimulus ekonomi kepada pelaku usaha, berjumlah US $ 17,2 miliar. Pemulihan ekonomi bertujuan untuk mendorong para pelaku ekonomi melanjutkan aktivitasnya. Midak Aida mengatakan: “Untuk menghindari PHK, PHK.” Kebijakan kedua adalah memberikan rencana berupa insentif pajak dan melonggarkan iuran jaminan sosial kepada pekerja dalam waktu dekat untuk mengurangi sekitar 56 pekerja. Pengangguran pekerja. Jutaan pekerja di sektor formal. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang tergolong miskin dan rentan. “- Keempat, berikan prioritas kepada pemerintah untuk memberikan program sertifikasi pra-kerja kepada para pengangguran dan memberikan insentif pelatihan. Target pelatihan tahun ini adalah 35.000 hingga 5,6 juta penerima manfaat. Sejauh ini, lebih dari 680.000 penerima manfaat telah tercapai, terutama pemegang izin pekerja.

“Mengingat pandemi, semua pelatihan dilakukan dengan metode online. Dalam waktu dekat, pelatihan profesional akan diselenggarakan secara hybrid (online dan offline) untuk beradaptasi dengan penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut. Rencana perluasan untuk memperluas kesempatan kerja, seperti pekerjaan produktif, tunjangan kesempatan kerja (TTG) untuk penerapan teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri (TKM), dan kewirausahaan, semuanya untuk pekerjaan di luar negeri. Menaker Ida mengatakan, langkah ini untuk memberikan pedoman bagi perusahaan dan pekerja. Terutama tentang perlindungan pekerja / buruh. Kelangsungan pekerjaan dan bisnis, serta perlindungan pekerja dari penyakit terkait pekerjaan yang disebabkan oleh COVID-19. Selain itu, pekerja yang terkena pandemi COVID-19 harus mendapatkan jaminan kecelakaan kerja (JKK). Rencana keberlangsungan bisnis COVID-19; dan persiapan penyebaran Covid-19 di tempat kerja.

Sesi kedua acara Asia-Pasifik bertema “Mendukung Perusahaan di Kawasan Asia-Pasifik dan Melindungi Pekerja” menarik 180 peserta dari negara-negara anggota ILO.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *