TRIBUNNEWS.COM-Bahkan, transportasi laut di perairan Indonesia dapat menyebabkan kecelakaan laut dan menyebabkan pencemaran tumpahan minyak atau merusak lingkungan laut dan sungai. -Untuk itu, Indonesia sangat membutuhkan sistem aksi untuk merespon cepatnya tumpahan minyak. -Benar, terkoordinasi.

Ketika Ahmad menjadi salah satu pembicara pada webinar tentang Hukum Laut tentang Pencegahan dan Pencemaran, hal ini disampaikan oleh Kepala Satuan Penjaga Pantai dan Laut (KPLP). Berlayar di Jakarta pada Rabu (02/09/2020).

Webinar hukum maritim yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Angkatan Laut Indonesia dibuka oleh Laksamana Cresno Bentoro selaku Menteri Hukum Kelautan Indonesia. Beberapa pembicara diperkenalkan, diantaranya Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan Laut, Perhubungan Direktur Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Pesisir dan Laut, KLHK, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan PT. Pembawa acara TV One menjadi pembawa acara Slickbar Indonesia.

Dalam pidatonya, Ahmed menjelaskan beberapa kejadian pencemaran laut yang membutuhkan koordinasi yang cepat, tepat dan tepat dengan berbagai instansi terkait, termasuk tumpahan minyak akibat ledakan anjungan sumur Montara. Terletak di blok Atlas Australia Barat dan perairan Laut Timor, lokasinya berada di 120 41’LS 1240 32’BT, yang menyebabkan keluarnya minyak (light crude oil) dan gas alam di dalam minyak, dengan perkiraan kebocoran 400 barel per hari ( 64 ton / hari) 21 Agustus 2009 “Demikian pula dengan tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan pada 31 Maret 2018 yang disebabkan oleh kebocoran pipa bawah laut PT. Dari Dermaga Lawe-lawe di Penajam, Perth Utara Terjadi tumpahan minyak dari kilang Pertamina (Persero) V Balikpapan ke RU V Balikpapan dan anjungan YYA-1 milik PHE ONWJ, ”kata Ahmad. -Ahmad menjelaskan secara lebih rinci bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran adalah masuk atau masuknya hidrokarbon dan / atau bahan lain di perairan dan pelabuhan, sehingga melebihi kualitas yang ditetapkan. standar. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Perpres No.109 Tahun 2006 yang mengatur bahwa penanganan darurat tumpahan minyak laut merupakan tindakan cepat, tepat dan terkoordinasi yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran dan penanggulangan tumpahan minyak laut. Pencemaran lingkungan. Dampak tumpahan minyak di laut meminimalkan kerugian dan kerusakan masyarakat terhadap lingkungan laut.

“Oleh karena itu, semua tumpahan minyak laut perlu ditangani. Ya, harus ada koordinasi yang cepat, tepat dan baik antar instansi terkait untuk meminimalisir kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut,” Ahmed De berkata. -Ahmed juga menjelaskan bahwa saat ini untuk merespon tanggap darurat tumpahan minyak di laut, sudah ditetapkan Perpres. Edisi 109, 2006, tentang pencegahan tumpahan minyak di laut. Menurut regulasi, respon Indonesia terhadap tumpahan minyak dibagi menjadi tiga level (level tiga), yaitu level 1, level 2, dan level 3. -Menurutnya, Level 1 adalah klasifikasi tanggap darurat tumpahan minyak internal atau eksternal. DLKP dan DLKR. Pelabuhan, unit operasi migas atau unit bisnis lainnya yang dapat dikelola oleh sarana, prasarana dan personel yang disediakan oleh pelabuhan atau unit operasi migas atau unit kegiatan lainnya (level 2), merupakan kategori yang menangani masalah-masalah berikut: situasi. Kecelakaan tumpahan minyak terjadi di dalam atau di luar pelabuhan DLKP dan DLKR atau unit operasi migas atau unit bisnis lainnya, dan sarana, prasarana, dan personel pelabuhan atau migas tidak dapat menangani aktivitas lain dari unit atau unit operasi tersebut, berdasarkan level 1.

Sedangkan level 3 merupakan klasifikasi tanggap darurat yang tidak dapat ditangani oleh tumpahan minyak atau pelabuhan DLKP dan DLKR atau unit operasi migas atau unit bisnis lainnya. Sarana, prasarana, dan personel yang tersedia di daerah berdasarkan tingkat 2 atau sarana yang tersebar di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaAhmed menjelaskan: “Jika tingkat sarana, prasarana, atau personel tidak dapat mengatasi tumpahan minyak, maka jumlah penanganan tumpahan minyak di setiap tingkat akan meningkat.” — Pada saat yang sama, terkait prosedur operasi penanganan tumpahan minyak , Ahmed mengatakan jika terjadi tumpahan minyak di Tersus / TUKS / badan usaha pelabuhan / unit usaha lain, Tersus / TUKS / badan usaha pelabuhan / unit usaha lain akan mengendalikan tumpahan minyak dan melaporkan tumpahan minyak tersebut ke terdekat. Bandara. Selaku Mission Coordinator (MC), Syahbandar akan menginisiasi operasi tanggap darurat tumpahan minyak dan berkoordinasi dengan unit terkait lainnya untuk membantu apabila sarana, prasarana dan karyawan pelabuhan yang terkena tumpahan minyak tidak dapat merespon tumpahan minyak tersebut. Melakukan tanggap darurat tumpahan minyak. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *