TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah terus meningkatkan kemampuan perusahaan penyelamat dan / atau teknik bawah air agar lebih kompetitif dan menjadi master di negaranya sendiri.

Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia, infrastruktur dan peralatan kerja masih terbatas, pemerintah berharap perusahaan-perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang tangguh, seperti halnya perusahaan pelayaran yang berkembang belakangan ini.

Pembekalan oleh Kepala Satuan Pengamanan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad (Ahmad) tentang tanggung jawab dan pekerjaan bawah air dari perusahaan penyelamat di Administrasi Umum Angkutan Laut Bogor tahun anggaran 2020. Berbagai upaya telah dilakukan Kementerian Perhubungan. Administrasi Umum Angkutan Laut akan meningkatkan kemampuan perusahaan penyelamat / bawah air dengan melakukan pendataan pada perusahaan yang benar-benar bekerja di bidang penyelamatan / pekerjaan bawah air dan perusahaan yang sehat dari segi permodalan dan peralatan kerja. — “Sehingga akan melahirkan perusahaan yang mampu bersaing dengan perusahaan yang sudah ada,” kata Ahmed.

Menurutnya, kegiatan penyelamatan / pekerjaan bawah air hanya dapat dilakukan oleh entitas komersial yang dibentuk khusus untuk penyelamatan. aktivitas. Menteri Perhubungan melakukan operasi bawah air / bawah air sesuai dengan Peraturan No. 71 tahun 2013 tentang pekerjaan penyelamatan dan / atau peraturan kapal selam.Menurut data tinjauan dari tahun 1990 hingga 2019, jumlah perusahaan penyelamat / pekerjaan kapal selam di Indonesia kurang lebih Terlibat dalam SIUP / pekerjaan penyelamatan kapal selam untuk 250 perusahaan. Namun menurut hasil penilaian manajemen KPLP terhadap perusahaan penyelamat / proyek bawah air dan komunikasi hasil proyek, hanya sekitar 58 perusahaan yang aktif.

Ahmad menjelaskan lebih lanjut bahwa setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Komersial Terintegrasi Secara Elektronik, proses perizinan bagi perusahaan penyelamat / pekerja bawah air melalui Online Single Submission Organization (OSS) ) Untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Perusahaan) dan izin komersial.

Proyek penyelamatan dan bawah air SIUP yang diterbitkan sebelum 2018 kemungkinan besar tidak terdaftar di organisasi OSS, sedangkan SIUP yang diterbitkan sebelum 2013 tidak memenuhi persyaratan perizinan. Dia menunjukkan.

Selain itu, pihaknya terus memberikan konsultasi publik yang lebih baik dan lebih cepat kepada PNS, serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, agar pelaksanaan di lapangan tidak terhalang oleh izin yang tidak diterbitkan, pemberian perusahaan penyelamat dan air. Menyelenggarakan proyek-proyek untuk mewujudkan hak Revolusi Industri 4.0, serta sosialisasi layanan berbasis sistem online dan implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 yang melibatkan layanan perizinan komersial terintegrasi secara elektronik. -Diharapkan kegiatan ini akan menghasilkan output yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan penyelamat / operasi bawah laut berupa pendataan dari perusahaan penyelamat / perusahaan operasi bawah laut, SOP penerapan SIUP penyelamatan / operasi bawah laut, SOP penanggung jawab penerbitan SIUP, Izinkan penyelamatan bawah air / aktivitas kerja dan layanan publik online berbasis sy (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *