TRIBUNNEWS.COM- “Konsekuensi pandemi Covid-19 memang tidak bisa dihindari. Edi Soeharto, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, mengatakan selain itu, hampir semua negara belum siap menyediakan sarana dan sarana yang efektif. Paten untuk menjadikan roda gigi dalam kehidupan memasuki era “kebiasaan baru” atau yang disebut “normal baru”. Kementerian Sosial membuat webinar bertajuk “Jalan Menuju Kesejahteraan di Era Kebiasaan Baru” oleh Poltekesos Bandung diluncurkan pada Kamis (6/11/2020). Dalam bidang sosial, pemerintah harus mencari cara yang paling tepat untuk pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial budaya kehidupan masyarakat guna menjaga konsistensi dan kepenuhan dalam sikap, interaksi sosial, dan perilaku sosial.

“Modus kegiatan harus mengikuti aturan kesehatan, yang harus dilaksanakan dengan tegas, karena sulit bagi kita untuk mengatur massa, keramaian, dan persepsi tentang makna normal baru ini. Dia berkata: “Kebiasaan baru membutuhkan panutan, mereka membutuhkan kebijakan dan aturan yang tegas, yang berlaku untuk semua sektor (komersial dan non-komersial) dengan standar hidup yang berbeda.” -Benny juga mengungkapkan bahwa untuk membuka jalan menuju kesejahteraan di era kebiasaan baru, ada tiga aspek yang harus dicapai. Yang penting adalah sandang yang memadai, makanan dan rasa aman. Realisasi ketiga elemen ini akan menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk menjaga integrasi sosial dan etnis. Kata Benny. Artinya, sabuk pengaman nasional tetap terjaga dengan baik. Salah satu pembicara webinar Andre juga mengungkapkan bahwa angka kemiskinan harus ditingkatkan dalam situasi darurat. Akan menghancurkan perekonomian suatu negara- “Pemutusan hubungan kerja dan kehancuran kegiatan ekonomi penduduk adalah hal yang biasa. Beban negara semakin besar, dan perlu dirumuskan strategi yang tepat untuk memperkuat regulasi ekonomi dan menyelesaikan masalah. Di Indonesia, angka kemiskinan melebihi 12%. Rekor pertumbuhan itu normal. Bagaimana pemulihannya bisa dipertahankan? », Kata Andre. — Asep Sasa, Direktur Jenderal Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, menjadi salah satu narasumber webinar ini, mengungkapkan perlu dirumuskan percepatan Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan ekstrim adalah dengan memperkuat bansos dan mengkoordinasikan pengelolaan berbagai kementerian dan lembaga. Penguatan sumber daya manusia perlindungan sosial tentu saja memerlukan implementasi langkah-langkah taktis.

“Efektivitas data sudah dekat. Ini akan mengukur ketepatan bantuan sosial dan jenis bantuan lainnya Kategori bantuan yang ditujukan untuk memperkuat upaya ekonomi masyarakat miskin. Klasifikasi dan signifikansi bantuan sosial akan menjadi penting karena jenis dan karakteristik masyarakat miskin berbeda dalam pilihan usaha dan lokasi geografis (kota, kota) tempat tinggal masyarakat, ujarnya. Katanya. — Di webinar yang sama, Edi Suharto mengatakan bahwa era baru kebiasaan ini akan mengoptimalkan peran berbagai potensi sumber kesejahteraan masyarakat, baik itu pekerja sosial jalanan. , Pekerja sosial komunitas atau lainnya.

“Mereka adalah personel terlatih dan memahami sosiologi. Wilayahnya. Juru bicara lainnya, Didiet Widiowati menambahkan, daerah tersebut memiliki banyak potensi sumber daya yang bisa dijadikan mitra penguatan masyarakat. Ekonomi massal. Untuk menghadapi era baru yang biasa ini, diperlukan sinergi. Katanya. Perpres Nomor 13 Tahun 2011 tentang Peduli Orang Miskin, dan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDB). Pada tahun 2024, Insya Allah akan mencapai nol kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. ” Asep Sasa menyimpulkan. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *