Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Kementerian Pembangunan Daerah Miskin (Kemendes PDTT) untuk menyimak perkembangan alokasi BLT dana pedesaan pada saat pandemi Covid-19. Kehadiran kami di sini sejalan dengan fungsi tugas pencegahan dan koordinasi, ”kata Komisioner KPK Nawawi Pomalongo kepada Dinas Kesehatan PDTT DKI Jakarta, Kamis (9/09, 2020). -Nawawi kembali menegaskan bahwa pimpinan KPK ada untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Tugasnya, instansi pemerintah saat ini bertanggung jawab mengalokasikan Dana BLT Desa kepada warga terdampak Covid-19. Pada saat yang sama, BLT Dana Desa memuat informasi rinci tentang hal-hal berikut: perkembangan dan sejarah penerima BLT Dana Desa .

” Karena KPK ada di sini, kami ingin pergi bersama. Navawi mengatakan, jalan ini masih di jalan yang telah kami sepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar) menjelaskan progres penyaluran BLT Dana Desa. Pada 8 Juli 2020, masalah telah teratasi. Sekitar 74.865 desa menerima dana desa, terhitung 99% dari total 74.953 desa di Indonesia.

“Kenapa tidak 100%, karena masih ada beberapa desa Abdul Halim (Abdul Halim) atau Gus dalam bahasa sehari-hari, mengatakan:” Itu belum terselesaikan secara administratif. Tahun lalu, Kementerian Dalam Negeri masih Beberapa masalah menghalangi blokade. “Dana Keluarga Penerima Manfaat Desa (KPM) BLT memiliki 74.753 desa melalui kelompok khusus, dan 72.599 desa sudah membayar upeti. Artinya, 97% dari 74.865 desa. – Seputar desa penerima Dana Desa BLT, Ada 7.742.176 KK, di antaranya ada 2.400.075 janda atau biasa disebut dengan EKKA rincian, kemudian 283.644 orang menderita penyakit kronis dan penyakit kronis.Selama ini, jumlah dana desa yang digunakan untuk BLT Dana Desa adalah Rp 4.645.305.600.000. Rinciannya antara lain 6.813.115 keluarga petani dan buruh tani, 315.028 nelayan dan nelayan, 315.028, 156.954 buruh pabrik, 62.734 guru dan 394.345 pedagang dan usaha kecil dan menengah (UMKM). “Semuanya tercantum nama dan alamatnya. Semuanya akan dikirim ke Kemensos dan Jaring Pengaman Sosial akan langsung bertanggung jawab, ”pungkasnya. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *