TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mempercepat pemutakhiran data perlindungan sosial secara komprehensif oleh pemerintah kabupaten / kota (Pemda). Melalui SKB ini, diharapkan kualitas pemutakhiran data dapat lebih ditingkatkan dan tujuan rencana penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 360.1 / KMK / 2020, Nomor: Januari 2020, Nomor: 2020 460-1750, tentang mendukung pemerintah daerah untuk mempercepat integrasi perkotaan pada 28 Juli 2020 Pembaruan data perlindungan sosial. -Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyambut baik keluarnya peraturan ini. Sebab selama ini pemutakhiran data menjadi isu yang krusial, terutama dalam berbagai program pembangunan perlindungan sosial.

“Saya menyambut baik keluarnya SKB ini. Selama ini masih terdapat kendala pemutakhiran data yang menjadi tantangan dalam mengalokasikan berbagai bantuan kepada penerima bantuan. Menteri Sosial Julia Li mengatakan di Jakarta (09/08), Itu sebutan untuk bansos, “tujuannya kurang”, karena proses pemutakhiran data belum mencapai keadaan terbaik .— Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 tentang Perlakuan terhadap Orang Miskin Tahun 2011, data yang dimutakhirkan telah menjadi pemerintah kabupaten / kota. Wewenang yang tertuang dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang pada dasarnya mengatur bahwa pemutakhiran data melibatkan banyak aspek dan diserahkan kepada proses-proses tingkat tinggi pemerintah kabupaten / kota-misalnya, Pasal 8. Disebutkan bahwa verifikasi dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh potensi sumber dan sumber perlindungan sosial di jalan, jalan, atau desa.Misi Kementerian Sosial adalah menentukan data bagi kecamatan untuk melakukan proses pemutakhiran data. Ya, masih ada kurang atau bahkan tidak ada implementasi aktif dari Pemkab / Kota yang dimutakhirkan. Katakanlah .

Di sisi lain, Kemensos tidak berhak memberikan instruksi langsung kepada pemerintah kabupaten / kota. Oleh karena itu, diharapkan Kementerian Dalam Negeri dapat mengesahkan Dalam proses pemutakhiran data akan lebih efektif dalam menstimulasi dan meningkatkan kegiatan di daerah / kota. – SKB mengemukakan bahwa pemutakhiran DTKS merupakan kebijakan strategis agar rencana penanggulangan kemiskinan lebih sesuai dengan sasaran. Penyelenggaraannya secara rutin dilakukan oleh pemerintah daerah minimal 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun.

Mengenai kewenangan kementerian dan komisi, SKB tersebut menyatakan bahwa secara garis besar tanggung jawab Kementerian Sosial adalah menyiapkan data perlindungan sosial yang lengkap ( DTKS) sebagai basis data awal yang digunakan untuk melakukan pemutakhiran data, melalui SIKS-NG menyiapkan sistem pemutakhiran DTKS, menetapkan hasil pemutakhiran DTKS yang dibuat oleh pemerintah daerah dan menyampaikan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Tanggung jawab dan fungsi Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan notifikasi Dengan demikian, semua kepala daerah harus segera melakukan update DTKS sesuai dengan pengelolaan data Kementerian Sosial, dan membantu pemerintah kabupaten / kota untuk mencocokkan DTKS dengan jumlah penduduk.

Tugas dan fungsi Kementerian Keuangan antara lain mengevaluasi update DTKS dan mendorong daerah Pemerintah memberikan sanksi terhadap penyaluran dana transfer masyarakat melalui kebijakan fiskal yang dengan sendirinya mengacu pada regulasi.

“Oleh karena itu, SKB ini mengatur data sanksi atas penyaluran dana transfer masyarakat oleh pemerintah daerah yang tidak aktif melakukan pemutakhiran. Kata Menteri Sosial.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *