TRIBUNNEWS.COM-Sebagai bagian dari penyusunan prosedur tiga tingkat permanen khusus untuk mencegah tumpahan minyak di laut, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Forum Pusat Komando dan Pengendalian Nasional (Puskodalnas) melalui Administrasi Umum Angkutan Laut, dengan fokus pada pengelolaan perairan dan situasi darurat tumpahan minyak pelabuhan Protap Tier 3 (Protap Tier 3).

Kegiatan dilaksanakan di Jakarta mulai tanggal 14-16 September 2020 oleh Direktur Penjaga Pantai dan Laut (KPLP) Ahmad atas nama Dirjen Perhubungan Laut . Seluruh kementerian / lembaga anggota Puskodalnas mengikuti acara ini, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, TNI, Polri, SKK Migas , BPH Migas dan PT. Asurasi Tugu Pratama, Indonesia

Ahmad, Direktur KPLP, dalam sambutannya mengatakan Forum Puskodalnas merupakan pertemuan rutin untuk membahas peningkatan sinergi guna mendukung sistem koordinasi yang terbaik untuk penanganan darurat jika terjadi tumpahan minyak. Pada pertemuan kali ini, fokus pembahasan adalah penyusunan prosedur permanen (Protap Tier 3) untuk mencegah tumpahan minyak di perairan dan pelabuhan, yang selanjutnya akan dijadikan acuan persiapan. Pemerintah provinsi / regional / walikota dan entitas komersial pelabuhan, prosedur tetap level 1 unit dan kegiatan lain yang dilakukan bekerja sama dengan otoritas pelabuhan, kantor otoritas pelabuhan dan kantor unit manajemen pelabuhan, “kata Ahmed.

Baca: Saat terjadi pandemi, Kemenhub dan keempat PTN melakukan kajian transportasi bersama yang sehat- “Mari kita jaga kekompakan dan soliditas seluruh anggota Pskodarnas agar menjadi f. Prosedur permanen pengolahan limbah minyak kelas 3 dapat berjalan normal dan lancar. Oleh karena itu, “Kedepannya, kami akan berupaya mengatasi masalah kebocoran oli di perairan dan pelabuhan secara cepat, tepat, efisien dan terkoordinasi”. -Selain itu, Ahmad mengatakan bahwa kebijakan dan mekanisme pemerintah untuk mencegah pencemaran diatur dalam PP No. 21 tahun 2010 tentang perlindungan lingkungan laut, salah satunya mengatur pelabuhan dan perairan lainnya. Kewajiban pemenuhan persyaratan kegiatan pencegahan pencemaran meliputi prosedur, personel, peralatan dan bahan, serta pelatihan pencegahan pencemaran. -Dalam penanganan darurat tumpahan minyak laut, Peraturan Presiden No. 109 tahun 2006 mengatur tentang penanganan darurat tumpahan minyak laut, dan Keputusan Presiden No. 109 tahun 2006 mengatur pengelolaan yang komprehensif pada saat terjadi tumpahan minyak tingkat 3. Dalam situasi darurat saat ini, dibentuk tim nasional untuk menangani keadaan darurat tumpahan minyak di Provinsi Sulawesi Utara. Ahmed mengatakan bahwa ini adalah “prosedur darurat tiga tingkat”. Dalam hal ini, Een Nuraini Saidah, Kepala Divisi Penanggulangan Bencana dan Teknik Bawah Air, juga menjadi penyelenggara acara untuk memahami sepenuhnya tentang penetapan prosedur permanen untuk pengelolaan tumpahan minyak dan air pelabuhan. Bahan Kerja (Protap Tier 3). Forum ini terdiri dari para ahli yang ahli di bidang pekerjaannya masing-masing, yaitu Kantor Hukum Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perusahaan asuransi PT Indonesia Tugu Pratama. Selain itu, donasi yang diserahkan oleh kementerian dan lembaga terkait akan memainkan peran utama di level ini.3 Protap digunakan sebagai panduan untuk melakukan operasi lapangan dengan lebih baik. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *