Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka peningkatan pagu anggaran, Kementerian Sosial kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Anggota BTP III RI meneruskan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Achsanul Qosasi berpidato di depan Menteri Sosial Juliari P Batubara dan menyerahkan Laporan Hasil Audit (LHP) Laporan Keuangan 2019 Kementerian Sosial kepada Kementerian Sosial yang diajukan oleh Biro Pengendalian Agung Republik Indonesia (BPK) Jumat (24 Juli 2020) ke Kantor Kementerian Sosial. Day) di Kawan, Jakarta Timur.

Oleh karena itu, Kementerian Sosial telah memenangkan opini WTP sebanyak empat kali berturut-turut. Sebelumnya, opini WTP BPK RI dikeluarkan Kementerian Sosial terkait laporan keuangan tahun 2016, 2017, 2018, dan sekarang 2019. -Menteri Sosial Juliari mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial atas semua pekerjaannya. -Pendapat WTP kali ini sangat penting bagi Kemensos untuk terus meningkatkan anggarannya terutama untuk belanja bansos.Bahkan pada tahun 2020, anggaran Kemensos menjadi yang terbesar diantara seluruh kementerian / lembaga. – “Saya memberikan penghormatan atas pencapaian ini. Dengan anggaran yang terus berkembang, kita dapat meraih dan mempertahankan predikat WTP. Saya rasa hal ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik dan komitmen yang teguh dari Kemensos di semua tingkatan, terutama dalam transparansi dan Pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.Tentu saja pencapaian ini tidak bisa dibandingkan dengan rekomendasi tim review BPK. Inspektur Jenderal Dadang Iskandar serta pejabat eselon I dan II Kementerian Sosial-di pemerintahan untuk mengatasi dampak Covid-19 Di antara upaya serius yang dilakukan, pencapaian tersebut sangat berarti. Melalui rencana perlindungan sosial yang dilaksanakan, penanganan Covid-19 dipercepat, dan upaya penanggulangan kemiskinan dipercepat, sehingga anggaran tahun ini bertambah dan bantuan sosial khusus meningkat. Dampak Covid Pada tanggal 19, anggaran Kementerian Sosial menjadi Rp 124,4 triliun.

“Di era pandemi, tantangan pengelolaan anggaran semakin pelik. Sesuai prinsip governance, good fiskal governance dengan belanja harus sinkron dengan kebutuhan krisis. Keadaan ini harus cepat dan akurat, ”ungkap Mensos. Pendapat WTP BPK membuktikan kualitas kinerja Kementerian Sosial dan belanja tertinggi yang pernah ada. Tingkat pencapaiannya mencapai 63,42%. Menteri Sosial mengusulkan agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti di jajarannya. Pada saat yang sama, Anggota BPK III RI-Achsanul Qosasi menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mensos, dan ia memberikan pertimbangan yang serius. Perhatian dan komitmen yang tegas. Pengelolaan anggaran dan penyiapan laporan keuangan negara, serta peraturan tentang pemantauan hasil audit.

Kementerian Pekerjaan Sosial juga memuji pegawai di semua tingkatan yang mengungkapkan anggaran dan laporan keuangan agar mengakuinya secara wajar dan sesuai dengan Sistem akuntansi pemerintahan, standar sistem pengendalian intern pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang baik, oleh karena itu BPK mengeluarkan opini WTP. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Lalas mengatakan bahwa pengelolaan anggaran sebaiknya tidak hanya lebih tertib (profesional, profesional, Transparansi dan akuntabilitas), dan pelaksanaan pengeluaran harus lebih cepat dan lebih baik .- “Mendapat opini BPK bisa dianggap sukses. Namun ke depan, dengan dipromosikannya inspektur jenderal dan jajaran eselon satu Kementerian Sosial, diharapkan CAP tidak hanya sebagai sebuah prestasi, tapi juga sebagai tradisi, ”kata Hartono. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *