TRIBUNNEWS.COM-Usai resmi diberlakukannya Traffic Separation System (TSS) di Sun State dan Selat Lombok pada 1 Juli 2020 mendatang, Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan akan terus bekerja keras untuk memastikan implementasi TSS yang benar, terutama dengan menambahkan terkait Kapasitas sumber daya manusia.

Ahmad, Kepala Unit Perlindungan Laut dan Pesisir (KPLP), menilai penerapan TSS di lapangan tidak mudah dan penuh tantangan.

Baca: Di HUT RI ke-75, Kementerian Perhubungan dukung ekspor 12.000 ton jagung dan 11.700 tetes kapal tebu yang semula berlayar bebas di kawasan itu kini harus mengikuti jalur yang sudah ditetapkan. Kecelakaan dan tabrakan dengan kapal dapat terjadi kapan saja, yang dapat menyebabkan tumpahan minyak dan kerusakan lingkungan laut. Pada acara pembukaan briefing staf penanggulangan polusi tingkat operator yang digelar Ahmad di Inna Hotel Kuta Bali (18/8/2020) pagi tadi.

Ahmed mengatakan menyambut baik terlaksananya kegiatan ini, bagi dirinya semua kegiatan di perairan laut dan sungai, baik kegiatan navigasi, ekstraksi minyak dan gas, maupun kegiatan lainnya, akan menimbulkan bencana. Risiko tumpahan minyak kemungkinan besar akan menyebabkan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan akuatik. .

Ahmad menuturkan: “Apalagi dengan terjadinya insiden, kebocoran hidrokarbon di perairan tentunya membutuhkan sistem penanggulangan yang cepat, tepat dan terkoordinasi.” Baca: Dengan mendukung percepatan proses pembuatan di jalur transportasi, Kementerian Perhubungan telah menambah dua unit kapal pengawas maritim – lanjut Ahmed, pemerintah telah menetapkan kebijakan dan mekanisme pencegahan pencemaran yang diatur oleh pemerintah. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Laut dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. . Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pencemaran Perairan dan Pelabuhan Salah satunya mengatur bahwa pengelola kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan perairan lainnya wajib memenuhi persyaratan pencegahan pengendalian pencemaran yang meliputi prosedur, personel, peralatan dan bahan, serta pencemaran. Latihan pencegahan. << Oleh karena itu, melalui pengelolaan KPLP, Administrasi Umum Perhubungan mulai menyediakan tenaga operator pengendali pencemaran untuk para pelaksana unit pelaksana teknis. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (UPT) merupakan respon personel pengendalian pencemaran di pelabuhan yang memiliki kemampuan cepat melakukan tindakan pencegahan pencemaran. Keadilan dan keadilan, ungkapnya. Langkah khusus untuk memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran di masing-masing daerah. Pelatihan labu bisa dilakukan di UPT Ditjen Hubla seluruh Indonesia, karena saat ini sudah saatnya para pejabat dan pejabat UPT memperhatikan dan memantau kepatuhan regulasi, khususnya Di bidang perlindungan lingkungan laut BUP / TERSUS dan TUKS, ”kata Ahmed. --- Materi pelatihan akan diajarkan oleh manajemen KPLP, Pertamina Enterprise University dan praktisi di bidang pencegahan pencemaran.

“Padahal pembekalan kali ini nampaknya berbeda karena kita saat ini sedang dalam pandemi Covid-19. Saya yakin semua peserta bisa konsentrasi untuk menerima dan memahami materi ajar yang diberikan oleh para narasumber guna menjalankan tugasnya kedepannya. Pada saat yang sama tanggung jawab dan tanggung jawab, dapat membawa kita manfaat untuk mewujudkan perlindungan lingkungan laut, sambil mengutamakan keselamatan dan keselamatan di tempat pertama.En menyimpulkan bahwa mobil itu berkata saat melakukan tugas di tempat.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *