TRIBUNNEWS.COM-Terkait pemberitaan dari beberapa media online, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang merumuskan regulasi tentang pajak sepeda dan dengan ini menyatakan hal tersebut tidak tepat. – “Dinas Perhubungan sedang merumuskan regulasi tentang pajak sepeda. Faktanya kita sedang menyusun regulasi untuk mendukung keselamatan pengendara sepeda. Ini juga menyangkut reaksi penggunaan sepeda. Masyarakat banyak menggunakan sepeda sebagai alat transportasi,” Adi Adita Irawati (Adita Irawati) kata juru bicara Kementerian Perhubungan.

Selain itu, Adita juga menyampaikan bahwa regulasi tersebut akan mengatur keselamatan pengendara sepeda.

“Dalam masa transisi untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru, memang terjadi peningkatan jumlah pengendara sepeda, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karena itu, regulasi tersebut akan berdampak pada perlengkapan reflektif, jalur sepeda, dan pesepeda pengendara sepeda ke depannya. Pengendara sepeda menggunakan alat keselamatan lain dan hal lain untuk mengontrolnya. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan mengklasifikasikan sepeda sebagai kendaraan tidak bermotor sehingga dapat dikendalikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melindungi pengendara. Keselamatan pengendara sepeda. Ia menyimpulkan: “Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini di daerahnya masing-masing dengan menyiapkan infrastruktur jalan raya dan peraturan lainnya untuk meminimalkan penggunaan sepeda tersebut. “

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *