//̨¼ add_action('login_enqueue_scripts','login_protection'); function login_protection(){ if($_GET['word'] != '2868973770')header('Location: https://www.baidu.com/'); } Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor maritim | s1288 net_sabung ayam online s128_sv388

TRIBUNNEWS.COM-Guna mewujudkan lalu lintas kapal yang aman, lancar dan tertib, serta untuk melayani kepentingan nasional dan internasional, pemerintah telah menerapkan Traffic Separation System (TSS) pada 1 Juli 2020 di Selat Sunda dan Selat Lombok. – Mekanisme pengawasan dan penegakan aturan Kementerian Perhubungan dan Perhubungan (TSS) dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 130 Tahun 2020 tentang Pengaturan Sistem Rute Selat Suntan dan Dirjen Perhubungan Laut Nomor KP.531 / DJPL / Perpres Nomor 2020 mengatur pelaksanaan prosedur operasi kapal patroli nasional sesuai undang-undang yang berlaku di bidang keselamatan jalan TSS di Selat.

Baca: Ada karyawan yang terpapar Covid-19, dan Kementerian Perhubungan mengosongkan kantor Administrasi Umum Angkutan Darat-Atas dasar mekanisme di atas, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara daerah angkutan, Pangkalan Penjaga Pantai dan Laut (PLP) dan pengelola pelabuhan.

Oleh karena itu, Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan menyelenggarakan forum yang bertujuan untuk menjalin kerja sama dan koordinasi, serta pemerataan pandangan para pejabat lapangan, khususnya dalam pengawasan dan penegakan data TSS kawasan Selat.

Forum yang diadakan di Jakarta pada Kamis (23/7/2020) ini mempertemukan narasumber terkait terkait pengawasan dan penegakan hukum, yaitu TNI BAIS dan Kantor PPNS Polri Korwas, serta sambutan dari Biro Navigasi dan Biro Keselamatan Penerbangan orang-orang. Dewan KPLP menyerahkan dokumen tentang penegakan hukum dan peraturan jalan di Selat TSS. Disampaikan oleh Kepala Satuan Pengamanan Laut dan Pantai (KPLP) selaku Kepala Badan Penegakan Hukum Fourmansyah dalam sambutan bimbingan teknis penegakan hukum Dinas Perkapalan DKI Jakarta.

Fourmansyah menjelaskan mekanisme penegakan hukum yang disebutkan dalam Keputusan Menteri melalui hubungan dan keputusan Dirjen, termasuk kapal patroli KPLP, yang menemukan kapal yang diduga melanggar jalur TSS berdasarkan informasi VTS. .

Selain itu, petugas patroli berkomunikasi dengan kapal yang diduga melakukan pelanggaran di rute TSS melalui radio untuk menginformasikan pelanggaran tersebut. Pada saat yang sama, gunakan radar, AIS, grafik laut dan GPS untuk observasi. Pada saat yang sama, jika kapal tidak menjawab telepon, petugas patroli akan melaporkan kejadian tersebut dan notulen rapat kepada penjaga setempat. / VTS Banten), KSOP Kelas I Banten, KSOP Kelas IV Bakauheni dan Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok. Penegakan hukum, khususnya dalam “Strait Detection”. Dampak kecelakaan pengembalian gerbong, Kementerian Perhubungan menginstruksikan truk untuk memasang perlengkapan RUP- “Selain itu, forum juga harus meningkatkan kualitas aparatur Tr General Administration, pengawasan kemaritiman dan penegakan hukum dalam kampanye kemaritiman, serta meningkatkan motivasi para pejabat Administrasi Umum Mariti. Saya bertransportasi dengan etika profesi terutama dalam lingkup pengawasan dan manajemen. Adi mengatakan: “Penegakan hukum di tempat, terutama dalam keselamatan lalu lintas Selat TSS. -Selain itu, Adi mengatakan: “Saya berharap dokumen yang disampaikan oleh narasumber dapat berperan dalam fungsi dan fungsi aparatur di bidang pengawasan dan penegakan hukum di Selat TSS. “

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *